Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur memberikan arahan kepada BPKAD Provinsi NTB untuk berusaha meningkatkan keuangan Provinsi NTB menjadi lebih baik.
"BPKAD dipercaya sebagai pemegang aset daerah, jadi BPKAD bertugas bagaimana merubah keadaan keuangan kita terus meningkat setiap tahunnya," kata Wakil Gubernur.
Wakil Gubernur Hj. Rohmi juga mengingatkan kepada BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKAD harus tetap mengedepankan aturan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah kedepannya.
"Masalah aset menjadi masalah yang sangat penting di BPKAD, oleh karena itu kita harus tetap memperhatikan asas hukum dan aturan-aturan yang berlaku, aset masuk ke BPKAD harapannya agar aset lebih terkelola dengan baik," terang Hj. Rohmi.
Ia juga berpesan kepada BPKAD agar semua komponen yang ada di BPKAD harus diberdayakan dengan baik, mulai dari tingkat bawah hingga tingkat teratas di BPKAD.
"BPKAD harus maksimalkan semua bidang yang ada, jangan hanya satu bidang yang berperan aktif namun bidang yang lain tidak memiliki pekerjaan," pesannya.
Wakil Gubernur ini juga menegaskan bahwa BPKAD harus sesegera mungkin menyelesaikan pekerjaan rumah yang ada saat ini sehingga pekerjaan tumah teraebut tidak menjadi halangan untuk mengerjakan tugas kedepannya.
"PR yang ada saat ini harus segera diselesaikan, semua harus direview tiap minggu, sehingga ada inprovment dari waktu ke waktu dan juga aset-aset yang masih tercecer harus dirapikan, aset-aset yang belum jelas harus segera diperjelas statusnya," tegas Hj. Rohmi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Provinsi NTB, Zainul Islam menginformasikan bahwa sejak aset pemerintah provinsi dipercayakan ke BPKAD, pengelolaannya lebih teratur dibandingkan sebelumnya.
"Alhamdulillah BPKAD perlahan-lahan mengelola aset daerah kita menjadi lebih baik dan saat ini nilai aset daerah kita mencapai 14 triliun lebih baik itu aset tetap maupun aset lainnya," terang Zainul Islam.
Sekretaris BPKAD yang sekarang menjadi Plt. Kepala BPKAD sekarang ini mengungkapkan bahwa aset daerah yang dikelola oleh BPKAD sebesar 14,56% dan sisanya dimanfaatkan oleh OPD lingkup Provinsi NTB.
"Aset yang sebagian besar berupa tanah berada di OPD sebagian besar dipergunakan untuk menunjang tugas dan fungsi OPD lingkup Provinsi NTB," jelas Zainul.
Sedangkan aset daerah yang dikelola BPKAD, Provinsi NTB, Zainul Islam mengungkapkan sebagian besar dimanfaatkan oleh pihak ketiga denga perjanjian sewa-menyewa, kerjasama pemanfaatan, penggunaan pihak lain dan pinjam pakai dengan pemeeintah pusat, dan kabupaten/kota se-NTB.
Pada kesimpulan pertemuan tersebut, Hj. Rohmi berpesan kepada BPKAD untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak dalam mencari jalan penyelesaian aset yg masih bermasalah.
"Berhenti kita menunggu, kita harus aktif, BPKAD harus memiliki data dan juga harus menjalin komunikasi dengan pihak untuk menyelesaikan masalah aset daerah ini," pesannya. (Cand)
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.