LOMBOK BARAT,LINTASNTB. Kehadiran Puskesmas Suranadi kini semakin melengkapi layanan kesehatan di wilayah Kecamatan Narmada yang jumlah penduduknya lebih dari seratus ribu jiwa. Sejatinya, rasio dari puskesmas itu adalah satu berbanding tiga puluh ribu penduduk. Sehingga dengan adanya Puskesmas Suranadi ini bisa melengkapi kekurangan yang ada di Kecamatan Narmada.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Barat (Lobar), H. Rachman Sahnan Putra usai acara Peresmian dan Pemanfaatan Hasil Pembangunan Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Lombok Barat yang dirangkai dengan launching Puskesmas Suranadi, Senin (29/1).
“Puskesmas Suranadi yang baru diresmikan ini secara minimal untuk pelayanan dasar sudah bisa digunakan. Laboratorium, obat-obatan dan tenaga medis juga sudah disiapkan. Ada juga pelayanan tradisional komplementer seperti akupressur dan akupuntur,” jelas Rachman.
Secara kuantitas jumlah puskesmas di Lobar saat ini sebanyak sembilan belas, yang di antaranya terdiri dari puskesmas non perawatan dengan fasilitas kesehatan rawat jalan, ada one day care dan juga pelayanan UKM.
Terkait kerjasama antara Pemkab Lobar melalui Dikes dengan pihak BPJS saat acara peresmian berlangsung, Rachman mengatakan hal tersebut sebagai langkah untuk mengcover masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan dan harus dirawat inap. Dengan begitu, masyarakat akan diberikan bantuan maksimal sebesar lima juta perorang, termasuk seluruh masyarakat mampu yang tidak memiliki jaminan dan yang akan melahirkan.
“Itulah bentuk wujud perhatian pemerintah dalam upaya memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan,” tegas Rachman.
Saat ini, dari seluruh jumlah masyarakat yang ada diLobar baru 61% yang sudah menjadi peserta BPJS. Untuk itu, pihaknya akan berupaya mendorong masyarakat Lobar agar sampai dengan tahun 2019 seluruhnya sudah menjadi peserta JKN.
“Jaminan kesehatan itu penting, karena itu adalah investasi dan berbeda dengan menabung. Saya berharap teman-teman wartawan ikut bergerak untuk mengajak masyarakat untuk mau menjadi peserta JKN,” katanya di hadapan awak media.
Mengenai prosedur bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, Rachman mengatakan telah ada teknis yang sudah dibangun antara Dikes, Rumah Sakit dan BPJS dengan asumsi pembiayaan maksimal lima juta perorang. (cand)
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.