Jakarta - Sebanyak 92,40 persen hoax terkontribusi dari sosial media. Demikian ditegaskan Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko, pada acara Rapat Koordinasi Biro/Kabag Humas dan Hukum se Indonesia yang dihelat oleh Kemendagri di Hall Bidakara Hotel Jakarta (11/2/2019).
“Sementara media mainstream seperti media cetak hanya 5 persen, radio 1,2 persen dan televisi 8,7 persen, “info Moeldoko. Artinya masyarakat kita sedang terjangkiti “virus jari” yang uncontrol. Bagaimana tidak, hanya dengan jari kebenaran bisa dijungkirbalikkan.
Kebohongan diproduce secara massive hingga dipahami seakan fakta dan kebenaran. Itu tantangan yang harus dihadapi para pelaku humas. Demikian tegas mantan Panglima TNI tersebut.
Sementara Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan politik uang, politisasi SARA, hoax, fitnah dan kampanye negatif adalah racun demokrasi, maka harus kita lawan.
“Saya ajak ada kesatuan gerak, kesamaan misi antar Humas Kementerian, Kelembagaan dan Pemerintah Daerah. Selain terus membangun narasi tentang daerahnya masing masing, saya juga minta humas untuk memperhatikan narasi besar ( kebijakan dan program program Pemerintah Pusat). Himbau Tjahjo kepada Kabiro/Kabag Humas se Indonesia.
Baik Moeldoko maupun Tjahjo, mengingatkan informasi kini banyak tidak tersaring. Ditentukan oleh jari (revolusi jari) tanpa bisa kontrol kebenarannya. Pembenaran lebih dikedepankan dari pada kebenaran. Para pelaku humas jangan membiarkan masyarakat makin tenggelam. Demikian dipesankan petinggi kabinet Presiden Joko Widodo tersebut.
Selain Ka. Staf Presiden dan Mendagri, ikut memberikan materi dalam rakor, Menkominfo Rudiantara, ketua komisi II DPR RI, Zainuddin Amali, Ketua KPU Arif Budiman, Ketua Bawaslu dan Dirjen Kependudukan Kemendagri. Rudiantara, MenKominfo, dengan materi strategi penanganan konten internet negatif, lebih menekankan pentingnya mendorong literasi digital kepada masyarakat.
“Dunia digital tidak dapat kita hindari, jadi untuk menghadapi hoax, kita harus dorong terlebih dahulu aspek membangun literasi (up stream). Meskipun tentu tetap ada langkah pemeriksaan konten dan issue (mid stream) serta langkah penegakan hukum (down stream)," ujarnya.
“Untuk mengedukasi masyarakat, saya sudah perintahkan diskominfo dan sekarang jajaran humas untuk menginfokan berita hoax, biar masyarakat tahu bahwa berita itu tidak benar. Jadi jangan dibiarkan bebas dikonsumsi masyarakat, harus difahamkan itu hoax dan tidak benar," tegas Rudiantara.
Ditambahkannya, Kemenkominfo telah meluncurkan situs “Miss Lambe Hoax. Masyarakat bisa search dan membuka situs tersebut, didalamnya diinformasikan beberapa catatan kabar yang bersifat hoax.
Kabag Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Ir. Abdul Muis, M.M., mengaku bersyukur dapat mengikuti Rakornas kehumasan pertama di awal tahun 2019 tersebut. Bergabung dengan 1400 an peserta yang terdiri dari pejabat yang membidangi kehumasan di kementerian/lembaga dan instansi baik pusat dan daerah se-Indonesia, banyak informasi terbaru yang didapat.
“Tantangan Humas baik di instansi pusat maupun daerah ternyata sama, yaitu bagaimana Humas mampu menjadi corong pemerintah menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat maupun meluruskan berita negatif yang ditujukan kepada pemerintah secara cepat, serta yang tidak kalah pentingnya lagi adalah perang melawan Hoax, ingat Saring dulu baru Sharing," tukasnya.
(Ibrahim)
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.