Enan buah raperda prakarsa eksekutif itu, antara lain:
1. Raperda tentang pengelolaan pertambangan mineral Dan batubara,
2. Raperda tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,
3. Raperda tentang perubahahan atas perda nomor 11 tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi NTB,
4. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 mengenai penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat,
5. Raperda tentang pembubaran perusahaan daerah PT. Daerah Maju Bersaing,
6. Raperda tentang percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan Provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak.
Video Rapat Paripurna: https://youtu.be/VATUu6oOfGM
Selain itu, terdapat pula pembentukan perangkat daerah baru, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) akan dipisahkan menjadi Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan, sementara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan dipisahkan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan.
“Kita lihat kebutuhan. Seperti lingkungan hidup hampir semua daerah bukan hanya provinsi tapi kabupaten/kota, kecamatan sampai desa memiliki masalah dengan sampah walaupun lingkungan hidup bukan hanya tentang sampah tapi lingkup kerja yang besar itu menjadi tanggung jawab yang besar," jelas Gubernur.
Gubernur juga melihat bahwa kebudayaan NTB sangat banyak dan harus diperhatikan. Selain itu NTB sebagai salah satu destinasi wisata yang luar biasa untuk Indonesia dan dunia.
“Kalau ternyata setelah pemisahan menghasilkan income yang lebih dari itu, kenapa tidak?. Namun jika dipisah ternyata menghasilkan pemborosan maka kita berpikir kembali,” katanya. (Amrin)
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.