Sekda Lobar : BPNT Harus Disalurkan dengan Tepat

LOMBOK BARAT – Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat, H. Moh. Taufiq menyatakan, dalam rangka mengevaluasi berjalannya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), secara regulasi, bupati Lombok Barat sudah menerbitkn Surat Keputusan (SK) tentang Tim Koordinasi BPNT ini.

“Tujuan dari pertemuan ini adalah bagaimana BPNT ini berjalan dengan baik atau tidak. Karena sasaran dari BPNT ini diharapkan ada enam tepat,” kata Sekda saat memberikan arahan pada gelaran Rapat internal Tim Kordinasi BPNT Kabupaten Lombok Barat di Ruang Rapat Umar Madi, Selasa (22/10).

“Enam tepat” yang dimaksudkan sekda adalah, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat harga. Dalam perjalanan BPNT ini, sekda ingin mencari solusi terkait kendala yang ada, sehingga bisa berjalan dengan baik. Jika berjalan dengan baik, apa dan bagaimana selanjutnya.

“Saya harapkan laporan dari tim koordinasi dalam pertemuan ini, supaya kita tidak saling menyalahkan, tapi kita mencari solusi supaya bisa berjalan dengan baik,” pinta sekda Taufiq.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, Ambaryati menegaskan, BPNT ini sudah dilaksanakan sejak Juni 2019 silam. Dalam Tim Koordinasi, Dinas Sosial kata Ambar, bertugas memvalidasi data, pengadministrsian, mengawasi dan memantau tim penyalur (e-warong) agen briling.

“Sesuai rekomendasi Himpunan Bank se-Indonesia, BRI ditunjuk untuk memfasilitasi BPNT ini kepada Keluarga Penerima Manfaat atau KPM,” sebut mantan Direktur Utama RSUD Tripat Gerung ini.

Baik BRI, Disperindag, Bulog, BPS, Kepolisian, Kominfo, Dinsos dan semua yang masuk dalam tim kordinasi, memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Pihak Dinsos sendiri kata Ambar, berdasarkan jadwal, sudah dilakukan distribusi kartu BPNT pada bulan Juli 2019.

Berdasarkan data, kartu BPNT yang tercetak sebanyak 42.812 kartu, termasuk di dalamnya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dilaporkan Ambar, ada beberapa persen kartu yang tidak tersalurkan. Sebaran kartu ini kata dia, menyebar di Kecamatan Batulayar yang tidak terdistribusi sebanyak 106. Di Gerung 760, Gunungsari 848, dan Sekotong 560 kartu.

“Kartu-kartu ini tidak terdistribusi dengan alasan meninggal dunia, tanpa ahli waris, TKI, pindah domisili, KPM tidak ditemukan, administrasi tidak lengkap, KPM sudah mandiri, disabilitas sehingga tidak bisa datang, dan ada juga yang dobel kartunya,” kata Ambar seraya menyebut, kartu yang tidak tersalurkan mencapai hampir lima ribuan kartu.

“Sampai bulan ini kartu yang tersalurkan baru 90 prsen dan bisa dibelanjakan atau dimanfaatkan oleh KPM,” papar Ambar dihadapan seluruh tim koordinasi BPNT Lombok Barat 2019.
LNG02