 |
| Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST |
Sumbawa Barat - Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Fud Syaifuddin ST meminta 9 Dinas yang ada di lingkup Pemerintah KSB untuk segera menuntaskan tunggakannya.
"Sampai dengan saat ini masih ada Dinas yang ngutang," jelas Wakil Bupati saat mengikuti acara penandangan surat kuasa khusus (SKK) terkait tindak lanjut penyelesaian kerugian negara/daerah lingkup Pemda KSB.
Dia berharap akhir Desember 2019 harus sudah terselesaikan semua, Karena kalau sudah lewat dari batas itu Bupati dan Wakil Bupati sudah tidak bisa membantu lagi.
Ia menjelaskan terkadang dengan anggaran yang besar kita menjadi lalai didalam penggunaannya, maka dari itu kita harus selalu berhati-hati dalam menggunakan anggaran.
Dia mencontohkan, Di Polres Sumbawa Barat sudah 2 orang Kades yang ditahan terkait penggunaan dana Desa. Maka dari itu kelola keuangan dengan sebaik-baiknya, Senin (11/11).
Ia meminta kepada Kejari Sumbawa Barat untuk menagih khusus kepada Individu maupun OPD yang berhutang baik yang masih aktif maupun sudah pensiun.
Masih di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Abdul Aziz, SH., MH mengingatkan kepada Kepala OPD dan bendahara bahwa ada tanggung jawab tata kelola barang milik daerah yang harus diperhatikan. Mengapa harus dikelola dengan baik, Dikarenakan setiap tahun anggaran di audit oleh BPK dan harus ditindak lanjuti bila ada temuan.
Ia juga menjelaskan, bagi yang belum bisa menyelesaikan di Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) maka diminta bantuan Kejaksaan agar membantu menangihkan kerugian negara supaya bisa segera dikembalikan.
Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) difungsikan untuk membantu Desa dan Dinas yang mempunyai permasalahan terkait kerugian negara maupun daerah.
Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Nusirwan Sahrul SH., MH menjelaskan kerugian keuangan negara disebabkan oleh kelalaian maupun adanya kesengajaan yang melawan hukum dari oknum-oknum terkait.
Lanjut Nusirwan sapaan akrab menuturkan, Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan BPK terkait pengembalian kerugian Negara. (LNG05)
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.