Lintas NTB, Bali - Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional, kembali memberikan penghargaan bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Daerah melalui BKN Award 2022.
BKN Award merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi atas komitmen penyelenggaraan manajemen ASN bagi pengelola kepegawaian di lingkup instansi Pusat dan instansi Daerah.
Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin., MM menerima penghargaan sebagai peringkat 1 dalam ajang BKN Award 2022. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Kertagosa Bali Dynasty Resort pada Kamis, (08/09/2022) pukul 08.00 Wita.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Suharmen, S. Kom., M.Si, bersama Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Kanreg 10 BKN. Kabupaten Sumbawa Barat dalam hal ini mendapat penilaian dengan 2 kategori penilaian yaitu Penilaian Kompetensi dan Implementasi Manajemen ASN Terbaik, dan masuk dalam nominasi Pemerintah Kabupaten wilayah Tengah Tipe Kecil.
Dari hasil penilaian tersebut, Kabupaten Sumbawa Barat dinyatakan sebagai peringkat 1 dalam Penyerahan BKN Award tahun 2022. Dalam sambutannya, Deputi bidang sistem informasi kepegawaian BKN, Suharmen, S.Kom., M.Si menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan. Dalam sambutan tersebut dirinya menyampaikan bahwa, sesuai dengan amanat Undang - Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa untuk pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan ASN, perlu adanya pengelolaan data kepegawaian yang dilaksanakan oleh instansi dengan tanggungjawab, sesuai norma, standar, prosedur yang berlaku.
BKN memberikan penghargaan kepada instansi, sebagai bentuk apresiasi dalam melaksanakan manajemen kepegawaian. “Award bukanlah tujuan, tapi merupakan dampak dari penyelenggaraan manajemen Pemerintahan di Lingkup Kerja masing-masing. Kita patut berbangga, karena dalam kondisi perubahan yang begitu cepat, penuh dengan ketidakpastian, permasalahan yang kompleks.
Perkembagangan teknologi informasi telah mengubah pola tatanan hubungan masyarakat. Demi terciptanya pelayanan kepegawaian dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi. Presiden telah mengumumkan pentingnya reformasi birokrasi, mempercepat transformasi digital dalam segala hal.
Oleh karenanya kami berharap, kita dapat berkomitmen dalam melahirkan pegawai yang profesional, bebas dari intervensi politik dan bebas dari KKN, hingga terwujud birokrasi yang berkualitas. Dalam kesempatan tersebut, Suharmen juga menyampaikan harapan agar kedepannya kita dapat tingkatkan kolaborasi dan kerjasama.
“Kedepannya kita berharap agar dapat meningkatkan kolaborasi dan kerjasama memberikan pelayanan bagi masyarakat. Mari kita pertahankan prestasi yang ada dan bila perlu ditingkatkan," tutup Suharmen. (LNG05)
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.