Lintas NTB, Sumbawa Barat - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Barat dan aliansi mahasiswa universitas Cordova mengadakan aksi unjuk rasa di gedung pemerintahan KSB, DPRD dan obyek vital lainnya.
Ketua HMI Cabang Sumbawa Barat Teddy Agustiansyah meminta kepada pejabat publik yang ada di KSB agar mendengar aspirasi dari HMI dan aliansi mahasiswa. 3 tuntutan yang diminta yaitu menolak kenaikkan harga BBM, berantas mafia migas dan tambang, terakhir mengutuk tindakan refresif polisi.
Dalam hal ini, dia meminta ke Kapolres Sumbawa Barat agar melakukan kordinasi ke Kapolri untuk melepas para aktifis dan mahasiswa yang ditahan, Karena sekarang Polri sudah sebagai ancaman rakyatnya sendiri.
Dia juga mengatakan, terkait kenaikan harga BBM akan menimbulkan daya serap dan daya beli masyarakat semakin rendah. Ia meminta DPRD KSB agar ikut bersama menolak harga BBM dan segera bersurat ke presiden.
Sofyan Arais selaku ketua Komisariat Teknik Universitas Cordova menyatakan sikap dengan tegas menolak kenaikkan BBM dan meminta agar para aktifis dilepas kembali. Ia juga mengajak mahasiswa seluruh Indonesia agar tetap solid menolak kenaikkan BBM. Setelah orasi, para mahasiswa membacakan sumpah mahasiswa yang diikuti oleh peserta lainnya.
Setelah orasi beberapa jam, mahasiswa ditemui oleh Kapolres Sumbawa Barat AKBP Heru Muslimin, S. Ik., M. IP dan Dandim 1628/SB. Kapolres mengapresiasi atas 3 tuntutan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dari masyarakat Sumbawa Barat. "Penyampaian pendapat sangat boleh, namun kita tetap secara bersama-sama menjaga kondusifitas di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat," jelasnya, Jumat, (9/9/2022).
Setelah mendengarkan tuntutan dari mahasiswa, Wakil ketua DPRD KSB Merliza, S. Sos.i., MM mengapresiasi aksi unjuk rasa dari mahasiswa Cordova dan aliansi mahasiswa. "Atas nama lembaga DPRD KSB juga menolak pencabutan subsidi BBM, Mari dukung kondusifitas daerah dan jangan karena pencabutan subsidi BBM akan memecah belah persatuan dan bangsa," ungkapnya.
Massa aksi meminta kepada DPRD KSB agar menandatangani surat pernyataan secara kelembagaan untuk menolak kenaikkan harga BBM. Menanggapi itu, wakil ketua DPRD KSB mengatakan, keputusan untuk mendatangi surat tersebut harus dibawa ke ranah sidang paripurna, karena ini membawa atas nama lembaga, sesuai aturan lembaga DPRD akan menempuh beberapa tahapan.
Diakhir diskusi beberapa anggota DPRD KSB menyatakan sikap menolak pencabutan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah pusat. (LNG05)
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.