Lintas NTB, Sumbawa Barat - Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin, ST berkesempatan menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah NTB pada hari Selasa, (06/06/2023) yang bertempat di Lombok Raya Hotel Mataram.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr.Hj. Siti Rohmi Djalilah, dan mengambil tema “Perubahan Mindset masyarakat dan pendekatan sosial dalam percepatan penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati/Walikota, masing - masing Kabupaten, bersama dengan Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bappeda.
Dalam sambutan pembuka, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr.Hj. Siti Rohmi Djalilah menyampaikan arahan, terkait dengan kondisi kemiskinan di NTB. Dikatakan Wagub bahwa, barometer keberhasilan sebuah daerah dalam membangun bukan berdasarkan jumlah bantuan.
“Bayangkan saja bahwa kita sekarang berada posisi ke 3 se Indonesia yang paling banyak menerima bantuan dari Pusat, setelah Papua dan NTT. Bagaimana ini membuat saya merasa sedih," ungkap Wagub.
Bagaimana kita selesaikan ini semua. Di kantong - kantong kemiskinan semua diminta bilang statusnya miskin. Jadi ini tidak akan pernah selesai. Kita selalu banyak mendapatkan bantuan tetapi tetap miskin. Ini berkaitan erat dengan DTKSnya. Yang mendata DTKS jangan sampai memasukkan data keluarganya, kerabatnya, temannya. Justru yang berhak mendapatkan bantuan, tidak tercatat. Akibatnya tetap saja angka kemiskinan seperti itu saja. Inilah PR besar bagi kita yang harus betul - betul kita perbaiki.
Masyarakat jangan sampai menganggap bahwa bantuan ini seolah - olah kewajiban. Jangan sampai itu yang kita pelihara dan pertahankan terus menerus. Kalau itu yang kita lakukan sampai kapan pun tidak akan selesai - selesai data kemiskinan kita. Itulah yang saya sebut perlunya perubahan mindset. Bagi para Kepala Desa dan Kepala Daerah, jangan sampai takut tidak terpilih karena masyarakatnya tidak kita beri bantuan.
Wagup kemudian menambahkan bahwa, DTKS harus betul - betul kita perbaiki. "Saya berharap akhir bulan Juli atau awal bulan Agustus kita rapat lagi, saya harapkan data DTKS sudah selesai. Ketika September survei, data kita sudah siap. Bulan ini terkahir kita perbaiki data. Saya berharap data kita bulan Agustus sudah selesai semua," jelas Wagub.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST dalam kesempatan memberikan pendapat menyampaikan bahwa, berbicara tentang kemiskinan tidak akan habis habisnya. Kalau presiden Jokowi mengharapkan angka nol % kemiskinan, kita tentu berupaya untuk menghabiskan angka kemiskinan tersebut.
“Kami di Kabupaten Sumbawa Barat selalu berusaha merubah mindset. Banyak hal yang terjadi berkaitan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Di pertemuan sebelumnya saya sudah usulkan, ayo kita gedor Kementerian Sosial secara bersama-sama. Kepala Desa sebenarnya sudah berusaha membuat data semaksimal mungkin, tapi data tidak mau berubah. Sebelum merubah mindset, mari kita perbaiki data sesuai dengan harapan Kepala Desa," harap Wabup.
Wabup menambahkan, langkah yang kami ambil untuk menurunkan angka miskin ekstrim di KSB, saat ini kami Kabupaten pertama yang sudah melakukan APBD-P di 2023. Alhamdulillah kami melakukan intervensi dengan program pemberian bantuan kepada 1.071.000 orang dari bulan juli hingga Desember. Bantuan dengan nilai 600 ribu per orang setiap bulan berdasarkan data lapangan by name by address.
Terkait pemberian bantuan selama ini, Wabup memaparkan bahwa ada hal yang menarik. Kadang - kadang ketika diberikan bantuan, ada yang kena bantuan adalah mereka yang berstatus hampir kaya, hampir miskin, dan orang miskin. Jadi Kepala desa memberikan bantuan rata setiap kepala tanpa membedakan status dari mereka. Hal ini tentu tidak menutup kemungkinan terjadi di Kabupaten lain. Kenapa ini terjadi, karena DTKS yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi terbaru.
Ada yang dulunya miskin sekarang sudah berubah status menjadi mampu, mau dikeluarkan dari data tidak bisa, akhirnya tetap menerima bantuan. "Solusinya mari secara bersama-sama kita gedor Kementerian terkait perbaikan data yang ada," pungkas Wabup. (LNG05)
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.