Lintas NTB, Sumbawa Barat – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. W. Musyafirin memimpin langsung proses pelantikan dan pengambilan sumpah 48 pejabat Pemda KSB pada Jum’at (16/6/2023). Bupati berpesan kepada para pejabat yang dilantik untuk tetap memegang teguh semangat Iklas, Jujur dan Sungguh-sungguh (IJS).
Suasana haru sempat menyelimuti ruangan pelantikan. Itu terjadi saat bupati membacakan sumpah yang diikuti seluruh pejabat dengan nada terbata-bata disertai linangan air mata. Suasana haru ini berlanjut hingga orang nomor satu di KSB itu memberikan sambutan resmi.
‘’Mutasi ini penting dan strategis karena menjadi kebutuhan organisasi,’’ ujar Bupati KSB, H. Musyafirin.
Dalam mutasi diakuinya tetap akan memunculkan berbagai dinamika. Bupati mengaku, proses pengambilan keputusan seperti ini termasuk proses tersulit yang harus diambil pimpinan daerah. ‘’Tapi apa yang dibacakan dan ditetapkan dalam keputusan bupati itu telah melalui pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Bapperjakat), juga mempertimbangkan dinamika di masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD),’’ katanya.
Bupati berpesan, pejabat yang baru dilantik tetap mengedepankan semangat Ikhlas, Jujur dan Sungguh-sungguh (IJS). Ikhlas menerima, tidak perlu diperdebatkan apalagi sampai memutus jalinan silaturahim dalam sebuah institusi. "Tidak ada gunanya intelektual, pengetahuan dan skill luar biasa kalau kebersamaan ini tidak bisa dijaga,’’ ingatnya.
Mutasi yang disaksikan seluruh pejabat Pemda KSB ini juga dimanfaatkan bupati menyampaikan berbagai perkembangan dan dinamikan yang terjadi di Sumbawa Barat, termasuk temuan dari BPK yang menyebut Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) belum menyetorkan keuntungan bersih perusahaan.
‘’Saya ingin sampaikan, biar teman-teman luar juga paham, ini terkait temuan BPK tentang Amman Mineral,’’ tegasnya.
Bupati mengakui, ada cukup banyak desakan agar pemerintah segera mengambil sikap terkait hal tersebut. Namun diingatkannya, sikap maupun tindakan yang diambil pemerintah tentunya harus mengedepankan etika. Dalam mengambil sikap, pemerintah berbeda dengan LSM ataupun kelompok-kelompok lain diluar pemerintah.
‘’Kenapa mereka tidak membayar keuntungan bersih, karena turunan dari Undang-Undang yaitu Peraturan Pemerintah (PP) belum ada. Jadi, secara regulasi kuat alasan mereka (perusahaan) tidak membayar,’’ jelasnya.
Untuk menyelesaikan ini, Pemda KSB kemudian mendatangi BPK mengkoordinasikan terkait hal ini. "Yang melaporkan ke BPK itu kita, bukan orang lain,’’ tegasnya.
BPK ini kira-kira gimana penyelesaiannya? Kalau undang-undang jelas, butuh ndak PP? BPK menegaskan ini butuh. Tetapi karena ada yurisprudensi kalau PT Freeport sudah mulai bayar. Keluarlah rekomendasi dari BPK, meminta agar Amman Mineral mengikuti jejak Freeport. Walaupun PPnya belum ada, tolong ini dibayar,’’ katanya menjelaskan.
Bupati tidak menampik, banyak pihak tidak mengetahui upaya yang sudah dilakukan pemerintah. Termasuk berbagai upaya dan langkah yang sudah dilakukan Pemda KSB. ‘’Tapi kalau orangnya baru tahu, dikiranya ini tiba-tiba. Padahal itu kerja dan kinerja dari Bapenda, BPKAD, Bagian Ekonomi dan kita semua,’’ ucapnya.
Karenanya, bupati menegaskan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan, termasuk melawan yang disebut tak berkeadilan tentunya akan menempuh cara-cara yang baik dan ma’ruf.
‘’Ini contoh kecil bagaimana cara kerjanya pemerintah. Nah ini juga saya ingatkan kepada pejabat yang dilantik,’’ tegasnya.
Bupati berharap, jika menemukan ketidak sepahaman, khususnya diinternal pemerintah agar diselesaikan secara baik. "Saya harap kalau tidak ada kesepahaman, diupayakan itu harus ada. Tempatkan kebersamaan itu di atas segala-galanya. Ikhlas, terima dia, karena manusia ini ada yang kurang, ada juga lebihnya. Ada yang pintar, setengah pintar dan juga tidak terlalu pintar. Tapi semakin kita mampu berkolaborasi, bersinergi, insyallah hasilnya akan semakin baik,’’ ujarnya lagi.
Menurut bupati, kadang-kadang hasil terbaik bukanlah yang ideal. Tapi hasil terbaik itu adalah kesepahaman bersama, hasil pemikiran bersama itulah yang dianggap hasil terbaik. ‘’Yang mengikuti diklat pasti paham,’’ tandasnya.
Bupati juga meminta seluruh pejabat berhati-hati dalam mengelola pemerintahan. Ini sangat sederhana, ketika ingin memperjuangkan sesuatu, ada tahapan yang harus dilakukan.
‘’Yang paling utama kebersamaan dan berpegang pada regulasi yang ada. Kejujuran dan integritas juga sangat penting itulah IJS,’’ tandasnya. (LNG05)
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.