Lintas NTB, Sumbawa Barat - Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM melakukan penandatanganan Penyepakatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang akan diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RTRW Kabupaten/Kota dan pengajuan persetujuan substansi Revisi RTRW Provinsi NTB.
Maka diperlukan penyepakatan terkait luasan dan deleniasi KP2B antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis, (02/11/2023). Hadir dalam kesempatan tersebut Pj Gubernur NTB H. L. Gita Aryadi, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi NTB.
Dalam sambutan dan arahannya, Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. L. Gita Aryadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Pemerintah Daerah atas telah dilaluinya proses panjang, sampai akhirnya ditandatangani kesepakatan KP2B yang walaupun masih ada tiga item yang sedang berproses dan insyAllah tuntas tahun ini.
Disampaikan Pj Gubernur bahwa, langkah yang dilakukan hari ini adalah bentuk antisipasi rencana pembangunan ke depan. Keberadaan tata ruang sangat dibutuhkan investor untuk akselerasi guna mewujudkan NTB maju melaju, seperti contohnya rencana KSB membangun kawasan industri. Demikian pula pembangunan jalan Port to port yang menghubungkan jalan dari Lembar hingga Kayangan, sebagai upaya untuk mengurangi beban jalan, dan menambahkan alternatif jalan lain sebagai salah satu solusi terhadap kemacetan jalan pada saat perayaan nyongkolan, dan juga disaat padatnya pengunjung pada penyelenggaraan WSBK maupun Moto GP.
Dirinya juga menyampaikan bahwa ada rasa risau dan cemas jika terjadi alih fungsi lahan, kalau tidak kita kendalikan, terutama pada lahan - lahan produktif. NTB harus bisa mempertahankan sebagai satu satunya Provinsi yang tidak terjamah beras impor. Termasuk juga kekhawatiran munculnya komplek perumahan baru. NTB harus bisa mempertahankan dirinya sebagai lumbung pangan Nasional. "Mari kita kawal bersama, dan saya ucapkan terima kasih atas komitmen kita semua. 12 persen yang belum tuntas terkait KP2B dan RTRW, semoga segera dapat dituntaskan tahun ini," tutup Pj Gubernur. (LNG05)
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.