Lintas NTB, Sumbawa Barat — Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini tengah menghadapi tantangan serius akibat pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) oleh pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai Rp 400 hingga Rp 500 miliar. Menyikapi hal tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD KSB bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan serangkaian rapat koordinasi untuk mencari solusi agar program pembangunan tidak terdampak.
Anggota Banggar DPRD KSB, Santri Yusmulyadi, ST, mengatakan bahwa pembahasan mengenai dampak pemotongan TKDD terus dilakukan secara intensif. Rapat terakhir bersama TAPD berlangsung saat pendalaman Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, di mana TAPD menyampaikan optimisme terkait potensi peningkatan pendapatan daerah.
“TAPD sangat optimis akan ada salah satu sumber pendapatan yang mampu melampaui target tahun 2025 ini untuk menutupi pemotongan TKDD,” ujarnya kepada media ini, Rabu, (15/10/2025).
Santri menjelaskan, saat ini Peraturan Daerah (Perda) APBD 2026 tengah dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah evaluasi tersebut selesai, Banggar bersama TAPD akan melakukan sinkronisasi hasil dan memastikan seluruh rencana program tetap berjalan sesuai target.
“Dalam kesempatan sinkronisasi nanti, kami juga akan mempertanyakan apakah pemotongan TKDD ini berpengaruh terhadap program-program pemerintah yang sudah direncanakan,” katanya.
Ia menambahkan, meski angka pemotongan tergolong besar, Banggar dan TAPD sepakat untuk tetap optimis. Menurutnya, jika pendapatan asli daerah (PAD) benar-benar dapat melampaui target seperti yang diproyeksikan TAPD, maka seluruh program prioritas yang telah disepakati dapat tetap terlaksana.
“Kita semua berharap prediksi itu benar, agar program yang telah kita rancang bersama tidak terganggu dan bisa berjalan sebagaimana harapan masyarakat,” tegasnya.
Namun, Santri menegaskan bahwa jika target pendapatan tersebut tidak tercapai, pihaknya bersama Fraksi PDIP akan mengusulkan langkah alternatif kepada pemerintah daerah. Salah satu opsi yang mungkin ditempuh adalah evaluasi belanja pegawai sebagai bentuk efisiensi anggaran.
“Langkah ini memang tidak populer, tetapi jika diperlukan, kami akan mendorong pemangkasan belanja pegawai agar program untuk masyarakat tidak dikorbankan,” tandasnya.
Banggar dan TAPD dijadwalkan kembali bertemu setelah evaluasi APBD 2026 oleh provinsi rampung. Hasil sinkronisasi ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan fiskal yang adaptif dan menjaga stabilitas pembangunan di tengah tekanan fiskal akibat pemotongan dana transfer pusat. (LNG05)
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.