Lintas NTB, Mataram – Presidium Aliansi Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, Indra Irawan, mengecam keras pernyataan Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, yang dinilai diskriminatif dan melukai perasaan masyarakat Pulau Sumbawa.
Dalam program Bincang Kamisan di Studio Dinas Kominfo NTB, pernyataan Sadimin—sebagaimana diberitakan oleh Dtulis.com—menyiratkan seolah-olah kerusakan jalan di Pulau Sumbawa dibiarkan begitu saja karena “tidak ada yang melewati”. Ungkapan ini langsung menuai kritik tajam dan menjadi perbincangan hangat di berbagai grup WhatsApp.
Indra menegaskan, ucapan tersebut tidak pantas keluar dari seorang pejabat eselon II yang seharusnya memahami tugas dan tanggung jawabnya.
“Pernyataan seperti itu adalah bentuk diskriminatif. Tugas dia adalah membangun, memperbaiki, dan mencari sumber pembiayaan, bukan pasrah mengeluh tidak berdaya,” tegasnya.
Menurut Sadimin, alasan pembiaran jalan rusak itu dilatari keterbatasan anggaran dan panjang jalan di Pulau Sumbawa yang mencapai 900-an kilometer. Namun bagi Indra, alasan tersebut tidak bisa membenarkan sikap yang terkesan meremehkan kebutuhan masyarakat.
Indra menambahkan, pernyataan Sadimin justru memperkuat keyakinan masyarakat Pulau Sumbawa bahwa perlakuan diskriminatif dari pejabat Pemprov NTB masih sering terjadi.
“Tidak heran jika kami terus memperjuangkan percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Masyarakat harus membuka mata, hati, dan pikiran. Jika Pulau Sumbawa ingin maju, tidak ada pilihan lain selain membentuk provinsi sendiri,” tegasnya. (LNG05)
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.