Terindikasi Pinyimpangan Masal Bangunan BPKB Satlantas Polres Lotim, Anggaran Rp. 25 Miliar di Audit, Massa Demo Minta Pecat Kapolres!

 

Massa Aksi Saat Berorasi di Mapolres Lotim

LOMBOK TIMUR —Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Lombok Timur Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Lombok Timur, menuntut audit menyeluruh terhadap proyek pembangunan Gedung BPKB Satlantas Polres Lombok Timur. (Rabu, 3 Desember 2025).

Dalam aksi tersebut, massa menilai anggaran proyek yang disebut mencapai Rp25,7 miliar dinilai tidak wajar dan perlu diawasi. Mereka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit total, termasuk terkait dugaan penyimpangan teknis maupun administrasi.

Koordinator aksi Zaeni menyebut, berdasarkan informasi yang mereka terima, Kapolres Lombok Timur diduga berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus pengguna anggaran pembangunan gedung tersebut. 

Anggaran yang dimaksud bersumber dari Mabes Polri. Namun massa menilai sejumlah aspek pengerjaan proyek masih dipertanyakan.

“Kami menuntut transparansi, akuntabilitas, dan audit menyeluruh. Anggaran sebesar itu harus jelas mekanisme penggunaannya,” ujaranya.

Selain audit, massa juga menyoroti standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), mutu konstruksi (MK), serta jaminan BPJS bagi para pekerja yang terlibat dalam pembangunan gedung. Mereka menilai aspek tersebut tidak boleh diabaikan dalam proyek bernilai besar.

Aksi tersebut diklaim bukan yang pertama kali dilakukan. Dalam sepekan terakhir, demonstrasi telah digelar sebanyak tiga kali sebagai bentuk tekanan publik agar persoalan ini ditangani secara serius.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Lombok Timur belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan massa maupun posisi Kapolres dalam proyek pembangunan gedung BPKB tersebut. Massa menyatakan akan terus melakukan aksi hingga ada kejelasan dan respons dari pihak berwenang.