 |
| Izul Julian Korwil BEM SI Bali Nusra |
Lombok Timur – Koordinator Wilayah (Korwil) Bali-Nusa Tenggara Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengeluarkan pernyataan keras terkait karut-marut penyaluran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Mereka menilai negara telah gagal menjamin keadilan bagi mahasiswa kurang mampu akibat maraknya dugaan penyimpangan di tingkat perguruan tinggi.
Koordinator Wilayah Bali-Nusra BEM SI, Izul Julian, menegaskan bahwa bantuan pendidikan yang seharusnya menjadi tumpuan mahasiswa miskin kini justru dirampas oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.
"Pendidikan tinggi hari ini tidak sedang baik-baik saja. KIP-K bantuan untuk mahasiswa miskin dirampas hakikatnya! Ini bukan sekadar kelalaian, melainkan ketidakadilan struktural yang nyata," ujar Izul dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/2/2026).
Temuan Ketidakadilan di Lapangan
Berdasarkan aduan dan temuan yang dihimpun, BEM SI menyoroti empat poin krusial yang mencederai integritas dunia pendidikan:
Salah Sasaran: Banyak mahasiswa tidak mampu yang justru kehilangan haknya.
Nepotisme Kampus: Bantuan diduga jatuh ke tangan pihak yang memiliki akses atau relasi dengan "orang dalam" kampus.
Minim Transparansi: Proses verifikasi dinilai tertutup dan elitis.
Birokrasi Tertutup: Pihak kampus dituding berlindung di balik prosedur birokrasi untuk menutupi penyimpangan yang terjadi.
Lima Tuntutan Utama Mahasiswa
Menyikapi kondisi tersebut, BEM SI Bali-Nusra melayangkan lima tuntutan tegas kepada pemerintah:
Audit Nasional: Mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk melakukan audit total terhadap distribusi KIP-K di seluruh perguruan tinggi.
Tindak Tegas Kampus Keagamaan: Meminta Kementerian Agama menghentikan pembiaran praktik ketidakadilan KIP-K di lingkungan kampus keagamaan.
Transparansi Data: Menuntut dibukanya data penerima KIP-K secara transparan agar bisa diawasi publik.
Sanksi Pemecatan: Mencopot dan mengadili oknum kampus yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.
Restitusi Hak: Mengembalikan kuota KIP-K kepada mahasiswa yang benar-benar memenuhi kriteria berhak.
Ancam Turun ke Jalan
Izul Julian menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak akan tinggal diam melihat pendidikan dijadikan "barang dagangan" oleh elit kampus. Ia memastikan bahwa konsolidasi akan terus dilakukan untuk mengawal isu ini.
"Gerakan mahasiswa akan terus membuka posko aduan dan siap turun ke jalan untuk mengonsolidasikan perlawanan hingga keadilan pendidikan benar-benar ditegakkan," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kementerian terkait belum memberikan tanggapan resmi mengenai tuntutan audit nasional yang diajukan oleh aliansi mahasiswa tersebut.
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.