LOMBOK BARAT,LINTASNTB. Akibat dari gempa bumi 7 skala richter (SR) yang mengguncang Pulau Lombok, Ahad (5/08) lalu juga dirasakan di banyak tempat di Kabupaten Lombok Barat (Lobar).
Kehancuran yang ditimbulkannya pun sangat massif, terutama di empat kecamatan yang terdekat dengan epicentrum gempa di sebelah utara wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Empat kecamatan itu adalah Batulayar, Gunung Sari, Lingsar, dan Narmada. Sisanya di kecamatan lain, namun dampak jangka panjangnya tidak sedahsyat empat kecamatan tersebut.
Belum lagi dari aspek akibatnya. Bila gempa 29 Juli dengan 6,4 SR hanya mengakibatkan beberapa orang kehilangan nyawanya, maka gempa kali ini telah merenggut 23 jiwa meninggal, ribuan orang luka-luka, dan ratusan ribu orang kehilangan rumahnya dan terpaksa mendirikan tenda-tenda pengungsi.
Sayangnya kondisi tersebut tidak banyak disadari pihak luar. Mereka masih tersedot perhatiannya dengan masa tanggap darurat yang diperpanjang oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) atas gempa yang terjadi sebelumnya yang meluluh lantakkan Kecamatan Sambelia di Lombok Timur dan Kecamatan Bayan di KLU.
"Orang-orang hanya tahu KLU sebagai daerah bencana yang terbesar," papar H. Moh. Taufiq, Sekretaris Daerah Lobar yang sekaligus merupakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar, saat membuka rapat di Pos Komando Utama (Posko) Tanggap Darurat Bencana di Kantor Camat Lingsar, Selasa (7/08) malam lalu.
Hal itu disampaikan Taufiq menyikapi perhatian semua pihak, baik Pemerintah Pusat, relawan luar dan donatur, bahkan media nasional lebih banyak tertuju ke KLU.
"Bahkan Lombok Timur dan Kota Mataram yang dampaknya tidak sebesar kita, malah mendapat perhatian yang cukup besar," tambah Kepala Dinas Kesehatan Lobar, H. Rachman Sahnan Putra.
Rachman pun menceritakan bagaimana para jejaring kerja luar yang dimiliki instansi yang dipimpinnya justru awalnya meminta informasi tentang kondisi KLU.
Dengan melihat fakta di lapangan, Rachman memprediksikan bahwa penanganan bencana di Lobar akan lebih kecil dari wilayah lain.
"Padahal kita tidak mungkin sendiri dalam menghadapi bencana ini. Sumber daya yang kita miliki tidak cukup," keluh Rachman.
Lukmanul Hakim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berkedudukan di Pusat memberi evaluasinya.
"Manajemen informasi di sini kurang. Pemberitaan tentang bencana di Lobar sangat minim dan biasa-biasa saja," ujar Lucky, panggilan Lukmanul Hakim.
Lucky pun meminta agar di Posko Utama disediakan Media Center untuk merilis berita setiap saat sambil menunjuk instansi Komunikasi dan Informasi mestinya cepat tanggap.
Menimpali hal itu, Kepala Dinas Kominfo Lobar Budi Darmajaya berjanji menginstruksikan jajarannya untuk memenuhi kebutuhan itu.
"Staff akan standby di Posko Utama," janjinya.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Lobar, Saepul Ahkam menambahkan, "Kita kesulitan segera merilis berita karena minimnya sumber informasi dan data. Kegiatan di Posko Utama seharusnya terintegrasi dengan 3 posko lain, namun itu belum ada. Belum lagi lambannya data-data baku yang dibutuhkan oleh awak media," pungkas Ahkam.
Selain memberi masukan soal pemberitaan, Lucky memuji kesigapan Pemkab Lobar membentuk Pos Komando.
"Minimal kita berbuat cepat dan tidak diam. Ini pun perlu mendapat publikasi yang luas," ujar Lucky.
Rapat Koordinasi malam ini (kemarin, red) menjadi rapat evaluasi pertama setelah pembentukan Posko Utama. Rapat juga dihadiri oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, ketua dan seorang anggota DPRD Lobar, seluruh Kepala OPD, Polresta Kota Mataram, BNPB, PMI, dan Tim Siaga Bencana Daerah (TSBD) Lobar.(cand)
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.