Baru Dilantik, Doktor Zul Langsung Pimpin Rakor

Dr. Zul saat memimpin rakor penanggulangan bencana gempa bumi

MATARAM,LINTASNTB. Beberapa saat setelah pelantikan, Rabu kemarin, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, dipanggil khusus oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo. Presiden Jokowi menginstruksikan untuk segera bekerja dan memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan baik. 

Atas instruksi presiden tersebut, Gubernur dan Wagub NTB itu langsung menggelar koordinasi bersama jajaran Kementerian/Lembaga. Gubernur yang lebih akrab disapa Doktor Zul itu, dalam rapat tersebut, melakukan evaluasi proses penanganan masyarakat terdampak gempa yang telah dilakukan. Terutama menyangkut rumah hunian sementara masyarakat.

"Presiden RI, bapak Joko Widodo menginstruksikan kepada saya dan ibu Wagub untuk memprioritaskan rehabilitasi rekonstruksi pemulihan rumah rumah masyarakat yang terdampak gempa sebelum musim hujan datang, sehingga tidak ada warga yang masih tinggal di tenda pengungsian," jelas Gubernur Doktor Zul saat Rapat koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang dipimpin oleh kepala BNPB RI, Willem Rampangilei di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/9).

Gubernur juga berharap semoga percepatan Hunian sementara (huntara) yang akan dibangun tidak hanya dibangun di Lombok Utara saja. Namun juga di kabupaten lain yang terkena gempa seperti Lombok Timur, Lombok Tengah dan kabupaten yang terkena dampak gempa di Sumbawa. "Saya harap Huntara bisa segera dibangun karena masyarakat sudah cukup resah hunian belum juga dibangun. Kalau huntara ini sudah dibangun, minimal mereka bisa tidur nyenyak dan memikirkan hal produktif lainnya dan hunian permanen bisa dibangun kemudian," harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah sedikit memberi saran terkait struktur komando penanggulangan bencana.

"Bila kita bicara penanggulangan bencana ini perlu satu sistem yang membantu. Seberapa besar sumber daya yang kita punya apabila tidak dibantu oleh sistem, maka kemampuan kita juga akan terbatas," tegasnya.

Karena itu lanjutnya, harus ada satu sistem yang membantu pelaporan untuk setiap permasalahan yang terjadi selama proses perbaikan dapat tersimpan dengan baik. Termasuk mental masyarakat yang harus dijaga sampai tempat tinggal mereka selesai terbangun. "Selama berjalannya rekontruksi perumahan masyarakat, kita juga upayakan untuk pulihkan mental, ketenangan masyarakat selama menunggu proses tersebut," sarannya.

Sekretaris Kementerian Koordinator  Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, YB. Satya Sananugraha menyampaikan maksud dan tujuan dari rapat koordinasi, dimana Kemenko PMK melaksanakan fungsi koordinasi sinkronisasi dan pengendalian untuk memastikan implementasi kebijakan penanggulangan bencana bisa berjalan sesuai harapan.

"Perlu kami sampaikan bahwa rakor tingkat menteri sudah dilakukan dan hampir seluruh stakeholder yang terkait dengan penanganan bencana ini hadir dan menghasilkan beberapa keputusan yang harus dilakukan segera," jelasnya. Hal itu harus ditindaklanjuti dengan menggelar rapat koordinasi penyusunan rencana aksi Rehab rekonstruksi oleh Kemenko PMK dengan melibatkan Pemda NTB.

Ditegaskan pula olehnya bahwa target pada akhir Desember 2018 adalah, fungsi pendidikan, kesehatan pelayanan dasar dan ekonomi harus sudah berjalan dengan normal dan bulan Maret 2019 diupayakan semaksimal mungkin pembangunan perumahan bisa mencapai target yang diharapkan.(cand)