Pengelolaan Amburadul, Partai PSI di NTB Terancam Lenyap

Para pwngurus DPD PSI Kota Mataram membuka atribut PSI dan akan mengirimnya ke pusat

MATARAM,LINTASNTB. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai yang baru muncul di Indonesia utamanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bermasalah dalam kepengurusannya, akibatnya PSI di NTB terancam tidak bisa mengikuti kontestasi dalam pemilihan legislatif 2019 mendatang.

Konflik ini yang muncul di tubuh PSI ini dijelaskan oleh wakil ketua Dewan Perwakilan Daerak (DPD) Kota Mataram, Zulkarnaen yang mengatakan bahwa konflik ini muncul akibat  Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI Provinsi NTB dibawah kepemimpinan Putrawan Tasal tidak demokratis dan tertutup.

"Kepemimpinan PSI dibawah Bro Putrawan amburadul, komunikasi DPD dengan DPW sangat terbatas, apa lagi menyangkut tentang strategi dan tranaparanai anggaran, DPD selalu diberikan intimidasi berupa ancaman pemecatan," kata Zulkarnaen saat ditemui di kantor Law Office 108, kamis (20/9).

Bro Zul sapaan akrabnya juga mengungkap bahwa Putrawan selain menjadi Ketua DPW PSI, dia juga menjabat sebagai kepala biro komunikasi, media dan penggalangan opini di DPD Partai Golkar NTB.

Hal ini tentunya melanggar AD/ART PSI, Empat Nilai Dasar PSI dan Trilogi Peejuangan PSI " bro putrawan menjabat sebagai kepala biro di partai golkar sedangkan PSI berdiri dengan gagasan baru, semangat baru dan orang-orang baru, bukan orang dari partai lain," ungkapnya.

Masalah-masalah ini menghambat PSI dalam kontestasi 2019 mendatang, Koordinator Calon Legislatif (Caleg) PSI yang juga berada di tempat yang sama mengungkapkan bahwa kontestasi pada 2019 ini tidak akan berjalan lancar.

"Banyak calon yang memundurkan diri akibat kebijakan putrawan utamanya caleg perempuan, tentunya itu berpengaruh pada persyaratan pencalonan minimal 30% keikutsertaan perempuan," ungkapnya.

Mundurnya beberapa caleg perempuan yang juga termasuk pengurus PSI ini ngakibatkan PSI gagal ikut kontestasi dalam pemilihan legislatif 2019 mendatang di NTB, akibatnya seluruh pengurus dan anggota DPD PSI Kota Mataram memundurkan diri dari PSI.

"Kami semua keluar dari PSI dan lusa semua sudah reami keluar dengan surat penyataan, DPD lain seperti Lombok Barat, Lombok tengah, KSB dan Sumbawa sudah setuju dan mendukung kami, tidak menutup kemungkinan mereka akan mengikuti kami," ungkap Zulkarnaen.

Bukan hanya itu saja, mantan ketua DPD PSI, Ardhani Ansori mengungkapkan bahwa banyak sekali kejanggalan dalam PSI di NTB dibawah Kepemimpinan Putrawan Tasal mulai dari transparansi informasi sampai pengelolaan anggaran partai.

"Pada saat verifikasi keanggotaan sampai pemberkasan calon legislatif dalam pengelolaan anggarannya tidak dilaksanakan secara transparan, baik dalam jumlah, mekanisme pelaporan dan sisa anggaran sehingga kami menduga kuat adanya penyalahgunaan pengelolaan keuangan,"ungkapnya.

Mantan ketua PSI ini berpendapat bahwa tidak lama lagi PSI ini hilang dari NTB, karena amburadulnya kepengurusan di tubuh DPW PSI NTB saat ini, ia juga mengkatakan dengan tegas bahwa PSI jika tidak memperhatikan konflik yang terjadi ini maka PSI di NTB ini lebih baik ditiadakan.

"Jika DPP PSI di Jakarta menganggap NTB ini tidak penting bagi PSI lebih baik PSI angkat kaki dari NTB ini,"pungasnya.(cand)