 |
| Foto bersama gubernur NTB dan rombongan DPR RI |
MATARAM,LINASNTB. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc, menerima kunjungan kerja rombongan Komisi IX DPR RI, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Kamis, (1/11). Kunker itu kata Gubernur dinilai tepat. Sebab, saat ini NTB masih dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Sehingga, kedatangan para wakil rakyat itu diharpkan dapat membantu pemerintah Provinsi NTB untuk menuntaskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempat.
“Masih kita jumpai permasalahan yang berkaitan dengan lingkup kerja komisi IX, yakni bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan,” ungkap Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul itu.
Melalui Komisi IX DPR RI, dan berbagai mitra kerjanya, diharapkan permasalahan yang terjadi di lapangan bisa diringankan dan dicari solusi terbaiknya. “Fase rehab dan rekon sekarang, di lapangan kami tidak hanya dihadapkan pada persoalan kerusakan fasilitas umum dan kesehatan saja. Namun secara sosial banyak masyarakat terdampak yang kini juga kehilangan lapangan pekerjaan, keluarga dan tempat tinggal,” jelas Gubernur.
Gempa bumi katanya, menyisakan begitu banyak korban, disamping yang meninggal dunia, korban luka dan patah tulang juga banyak. Tindakan medis seperti operasi ortopedi bahkan harus dilakukan beberapa kali.
Khusus kasus tersebut, Gubernur berharap dapat ditemukan solusi bersama BPJS, agar korban yang rumahnya sudah hancur, tidak lagi mesti pusing memikirkan biaya berobat. Hal ini, kata Gubernur, sesuai dengan pesan khusus bapak Presiden, agar kita memberi perhatian khusus bagi korban yang cacat dan cidera", lanjutnya.
Di samping persoalan kesehatan tadi, Gubernur juga berharap pada kunjungan kerjanya kali ini, komisi IX juga bisa memberi perhatian bagi tenaga kerja yang bekerja di PT Aman Mineral di Pulau Sumbawa, untuk memastikan terpenuhinya hak dan kesejahteraan mereka disana.
Ketua Rombongan Ketua komisi IX Dra. Hj Ermalena MHS saat itu menyampaikan, maksud kedatangannya ke NTB, diantaranya guna melihat lebih dekat kondisi di daerah terdampak pasca gempa. Seperti meninjau fasilitas kesehatan, melihat progres pelatihan tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang digagas Kemterian Tenaga Kerja, untuk melatih tenaga tukang membangun rumah tahan gempa.
Di samping itu, ia dan pihaknya juga ingin mengetahui perkembangan kasus Malaria yang kemarin menjangkiti Kabupaten Lombok Barat hingga ditetapkan berstatus KLB.
“Kami sengaja hadir bersama seluruh mitra kerjanya untuk mendengar masukan, keluhan dan saran dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk nantinya dijadikan sebagai bahan diskusi dan bahan laporan pembahasan di DPR,” ujarnya.
Kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Nurhandini Eka Dewi, yang saat itu hadir mendampingi Gubernur melaporkan, kondisi pelayanan kesehatan di 7 Kabupaten/kota terdampak.
Dijelaskannya di hadapan Gubernur dan tamu yang hadir, walau di KLU 100 persen sarana kesehatan sudah tidak dapat digunakan lagi, di Kabupaten Lombok Barat kerusakan mencapai 50 persen, pihaknya tetap berusaha mengembalikan akses pelayanan masyarakat. Melalui Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Polindes Sementara dan alat kesehatan seadanya, namun tim kesehatan tetap semangat berusaha memberi pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.
“Alat kesehatan masih menjadi masalah pada pusat pelayanan kesehatan kami, karena hampir semuanya rusak berat. Kami harap dari DAK 2019 nanti bisa dilakukan pengadaan kembali,” harapnya.(cand)
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.