Taliwang - Mahasiswa yang tergabung dalam himpunan pelajar mahasiswa Sumbawa Barat (Hipmasbar) kembali turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya ke pemerintah daerah.
Dalam orasinya Fitrah perwakilan alumni hipmasbar menuntut agar Kepala Dinas Dikpora mundur dari jabatannya karna tidak menjalankan tugasnnya dengan baik.
Dia juga mengatakan agar mencabut beasiswa untuk mahasiswa IPB, Karna mereka tetap menerima full dari beasiswa, mahasiswa IPB tidak ada pengurangan sepeserpun.
" Melihat persoalan itu ada diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat gagal dalam mendistribusikan pemerataan keadilan," tegasnya.
Dalam tuntutannya mereka menginginkan agar pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang standart IP sesuai dengan juklak juknis (sistem rangking), mereka juga menuntut agar pemda meningkatkan pelayanan administrasi Dikpora.
Ia juga mengatakan agar pemda memberikan pemerataan dan keadilan dalam pengajuan dan penerimaan beasiswa pemda kepada mahasiswa KSB di seluruh di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, menetapkan nominal yang jelas dalam beasiswa pemda 2019.
Mereka juga meminta agar mencabut MoU pemerintah KSB dengan IPB, copot Kepala Dinas Dikpora dan meminta Bupati KSB untuk mengklarifikasi stateman KTC sebagai kawasan private.
Dalam orasi ilmiahnya, mereka juga menawarkan solusi kepada pemerintah daerah yaitu revisi Perbup nomor 42 tahun 2016 dan Transparansi dalam penyelengaraan pelayanan publik.
Kita ingin semua masyarakat KSB tahu agar beginilah kinerjanya pemerintah daerah.
" mereka juga menuntut Dinas terkait melakukan perbaikan dan proses administrasinya, " jelasnya. Pada Senin, (18/2).
Alumni hibmasbar Akmal mengatakan terkait beasiswa ini merupakan peran pemerintah daerah.
" kami datang menawarkan solusi agar pemerintah daerah, karna nantinya mahasiswa yang akan mengisi pembangunan di Sumbawa Barat," tuturnya.
Bupati juga perlu tahu bahwa pemerintah daerah adalah badan publik dan melayani masyarakat. Dan dia juga menyampaikan bahwa statement Bupati yang menjadikan KTC ini ruang ranah privat.
" Demokrasi itu mati di Sumbawa Barat ini dan rezim kali ini anti kritik," tegasnya.
Kepada mahasiswa, LSM, masyarakat agar menyampaikan aspirasi dengan tidak berdemo. Mari saling mengingatkan, ada Forum Yasinan sebagai wadahnya,” imbuh Bupati.
Bupati menyampaikan kepada mahasiswa, pada saat acara refleksi 3 tahun kepemimipinannya bahwa tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
" Kalau satu tambah 1 adalah sama dengan 2, karna jawabannya mahasiswa sudah tahu kenapa harus demo, sesuatu yang sudah ada jawabannya. Kenapa mencari cara yang lain," tegas Bupati.
Ia juga mengatakan mari kita saling mengingatkan, untuk beasiswa anak-anak IPB sebelumnya sudah ada MoU antara pemerintah daerah dengan IPB, sehingga anak-anak Sumbawa Barat yang mau mendapatkan itu di seleksi 30 sampai 40 anak.
Dari pihak IPB baru mau menerima bila pemerintah menanggung full, sehingga kami lanjutkan dari pendahulu kami, karna saat itu di suruh memilih 10 perguruan tinggi terbaik, maka muncullah IPB.
" Ada lagi beasiswa untuk mahasiswa lain yang jumlah tidak tentu tetapi mereka harus indeks prestasi mencapai 3 dan jumlah tetap dan bagi rata untuk mahasiswa lain yang mencapai IPK 3. Dan untuk saat ini IPK sekarang sudah naik sebanyak 3,5," kata Bupati.
Dia mengatakan alokasi uang untuk beasiswa tidak wajib untuk di keluarkan, karna kewenangan bukan di pemerintah daerah.
Tetapi anggaran mandatoring untuk pendidikan sudah melampaui 20 persen, sehingga dana itu sebenarnya dititip untuk dana pemuda berprestasi.
" Kebijakan itu semua sudah di sampaikan Wakil Bupati dan Kepala Dinas kepada Mahasiswa, " tutupnya.
(Ibrahim)
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.