Sumbawa Barat – Upaya untuk meningkatkan moda transportasi di Sumbawa Barat terus dilakukan dalam menambah akses daerah. Salah satunya rencana pembangunan Bandar Udara (bandara) Kabupaten Sumbawa Barat di Desa Kiantar, Kecamatan Poto Tano.
Setelah dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat Desa Kiantar pada Senin, (05/04/2021) lalu, Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M pimpin rapat Tim Percepatan dan Tim Fasilitasi pembangunan bandara. Kegiatan tersebut dilakukan di ruang Rapat Graha Fitrah Kantor Bupati Sumbawa Barat, Selasa (20/04/2021), pagi.
Bupati Sumbawa Barat melalui Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Ir. Abdul Muis, MM mengungkapkan bahwa, seluruh biaya dari proses persiapan hingga terbentuknya bandara menjadi tanggungjawab pihak investor. “Pemda Sumbawa Barat menjadi inisiator dari proses pembangunan besar ini, namun dalam proses pembiayaan dan seluruh biaya atas semua aktifitas ini tidak melibatkan dana APBD maupun APBN melainkan murni bersumber dari Perusahaan swasta, dalam hal ini adalah PT. Amman Mineral Nusa Tenggara," ungkap Bupati.
Sebagai bentuk kepedulian tehadap konektivitas transportasi daerah, pembangunan bandara merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat KSB. Meski memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa, konektivitas KSB dengan wilayah luar menjadi kelemahan saat ini. Oleh sebab itu, hadirnya bandara kelak akan berperan sebagai sarana transportasi udara dan utama yang mampu menghubungkan KSB dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat pun akan meningkat dengan kehadiran bandara.
Melihat antusiasme masyarakat Desa Kiantar pada kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan sebelumnya, Bupati Sumbawa Barat merasa persiapan rencana awal pembangunan bandara secara optimis akan segera rampung. “Alhamdulillah setelah dilakukan sosialisasi, hampir seluruh masyarakat Kiantar menyatakan persetujuan atas pembangunan bandara. Pak Kades, Pak Camat sejak kita sosialisasikan bandara, saya berharap tidak ada lagi transaksi setelah sosialisasi. Yang kedua, tim dari Pemerintah Daerah terkait dengan asset. Asset juga di situ ada jalan, ada jalan usaha tani, termasuk jalan hotmix dan lain sebagainya yang harus diperhatikan. Kemudian dari Dinas Perhubungan tentunya ini harus dikomunikasikan dengan baik. Jadi sama-sama kita bekerja. Terakhir saya berharap setelah pembebasan lahan sampai dengan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) tidak ada kendala. Kami dari Pemerintah Daerah akan membantu fasilitasi semua syarat dan dokumen yang menjadi kewenangan Kabupaten hingga tuntas," tutup Bupati.
Hadir dalam kesempatan ini, Penjabat Sekretaris Daerah KSB, Kapolres KSB, Dandim KSB, Kajari KSB yang diwakilkan oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri KSB, serta para Kepala OPD terkait. (LNG05/Prokopim)
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.