Lintas NTB, Sumbawa Barat - Untuk melahirkan Pemilih Cerdas tolak politik uang, adalah tema yang diangkat dalam kegiatan pendidikan politik oleh Partai Keadilan Persatuan (PKP) Dewan Pimpinan Kabupaten Sumbawa Barat. Kegiatan yang di ikuti oleh ratusan peserta warga desa Tambak Sari ini berlangsung alot.
Pasalnya sejumlah pertanyaan dan masukan yang disampaikan peserta kepada narasumber tentang dinamika perpolitikan di negeri ini.
Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Persatuan (PKP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Yudi Ardiansyah, SE dalam sambutanya mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan semata-mata untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat di daerah ini, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin dan wakil rakyat dalam pesta demokrasi mendatang yang berkualitas bukan karena isi tas.
Berdasarkan amanat undang-undang lanjut Yudi Ardiansyah bahwa, pendidikan politik ini adalah kewajiban dari partai politik dalam mencerdaskan pemilih. "Kegiatan ini merupakan agenda tahunan dari partai kami, dan ini yang kedua kalinya kami selenggarakan di desa tambak Sari ini," kata Yudi akrab ketua PKP KSB ini, Sabtu, (10/6/2023).
Kendati partai yang di pimpinnya tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024 mendatang namun masi ada kewajiban partai untuk meneruskan visi misi partainya, karena saat ini PKP masih memiliki Kader di parlemen hingga 2024 mendatang. "Kader dari PKP KSB saat ini telah teruji dan terbukti dalam membawa serta menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah ini khususnya di wilayah daerah pemilihannya," tutur Yudi.
Oleh karena itu berdasarkan keputusan partai PKP tidak akan melakukan pergantian antar waktu (PAW) untuk semua kadernya. "Saya tegaskan kalau PKP tidak ada PAW untuk kader yang saat ini duduk di parlemen," ujar Yudi.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) KSB, Deny Saputra.S.Pd menyatakan kalau pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Persatuan (PKP) KSB ini, dimana kegiatan ini jarang bahkan ada partai yang tidak melakukan sama sekali, sementara kegiatan ini diatur dalam undang - undang partai politik guna memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untu melahirkan pemilih cerdas dalam pesta demokrasi kita.
"Pendidikan politik ini tidak dibatasi hak masyarakat untuk hadir dalam mengikutinya, baik PNS, Karyawan BUMN, pemilih pemula maupun pemilih lama semua bisa mengikuti kegiatan ini," ungkap Deny Saputra.
Menurut Ketua KPU bahwa di 2024 mendatang ada 2 agenda demokrasi kita yang akan berlangsung, 14 Februari 2024 pemilihan presiden dan wakil presiden DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota. Sedangkan di bulan November tahun 2024 dilakukan pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati.
oleh karena itu, pemilih kita harus cerdas dalam melaksanakan pesta demokrasi mendatang, untuk melahirkan wakil rakyat dan pemimpin yang berkualitas demi memajukan pembangunan daerah dan bangsa.
Dalam kesempatan itu, ketua KPU juga menjelaskan tahapan -tahapan pemilu dan diharapkan peran masyarakat untuk lebih aktif dalam memberikan tanggapan baik terhadap penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun dalam penetapan Calon Legislatif yang diusulkan oleh 16 partai politik di KSB ini. "Tanggapan yang kami maksudkan saran dan masukan dari masyarakat sebelum penetapan, karena ada ruang yang diamanatkan undang-undang untuk itu," ujar Deni Saputra.
Disamping itu, Ketua KPU juga mengatakan bahwa, dalam pesta demokrasi di negeri ini terdapat benang kusut yaitu dinamika yang amat sulit dimana cost politik menjadi high cost (biaya tinggi), sehingga kualitas yang dihasilkan kurang baik untuk itu. Dia berharap kepada pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya yang rasional yaitu dengan melihat visi dan misi calon yang tentunya dapat membuat rakyat sejahtera.
Senada dengan ketua KPU, Pemerhati Sosial Auliatullah, SH., MH mengajak pemilih untuk lebih rasional dan menggunakan akal sehat dalam memilih calon wakil rakyat atau calon pemimpin pada pemilu mendatang dengan tidak semata -mata melihat dari segi finansial (modal) dan popularitas (ketenaran) calon semata yang tidak lagi berdasarkan kapasitas. Karena hal tersebut akan berdampak negatif dalam pembangunan daerah.
Money Politik atau politik uang yang cendrung dimainkan oleh calon pemodal ada nilai positif dan nilai negatifnya tetapi lebih kepada negatif yang akan kita hasilkan untuk pembangunan daerah artinya hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama. "Saya mengajak masyarakat untuk dapat lebih selektif dan memilih wakil dengan penuh keikhlasan bukan karena uang semata," tukas Alia.
Disisi lain Alia juga menyinggung tentang sistim pencalegan terutama soal kuota keterwakilan perempuan, di politik. Yang cendrung dianggap sebagai syarat pemenuhan kuota semata. Namun hal ini di KSB telah teruji dan terbukti kalau perempuan mampu setara dengan laki- laki dengan 2 anggota parlemen kita yang menjadi anggota DPRD di daerah ini.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD KSB Aheruddin Sidik, SE.,ME menyatakan, peran dan fungsi parpol dalam melahirkan pemilih cerdas diatur oleh undang -undang. "Pencerdasan politik kepada pemilih itu adalah amanat undang-undang dan kami salut dengan partai PKP KSB yang setiap tahunnya melakukannya," ungkap Aheruddin sapaan akrab Ketua Komisi II ini.
Dijelaskan Aher, dengan adanya pendidikan atau pencerdasan seperti hari ini merupakan langka nyata yang dilakukan oleh Parpol dalam menolak politik uang, atau menentukan pilihan karena isi tas bukan karena kapasitas adalah bagian dari melemahnya nilai demokrasi di negeri ini. Akibatnya, melahirkan hasil yang kurang berkualitas. Melalui kegiatan PKP dalam menjalankan amanat undang undang sangat diharapkan kedepan masyarakat dapat cerdas dalam menentukan pilihannya.
"Jangan sampai yang terpilih di DPRD nanti banyak mampu menjalankan 4 D saja menunggu pokir semata tanpa berpikir untuk pembangunan kedepan," ujar Aher.
Untuk itu Aher mengajak kepada seluruh masyarakat agar dalam menentukan pilihan kedepan baik itu pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD dan pemimpin tinggi di negeri ini hingga tingkat daerah agar lebih cerdas, supaya pembangunan kita dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan bersama. (LNG05)
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.