Lintas NTB, Sumbawa Barat - Direktur Somasi NTB Dwi Arie Santo menyampaikan tentang program dari Somasi NTB yang sudah dijalankan di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Termasuk, di Kabupaten Sumbawa Barat somasi sudah merancang berbagai program, program somasi di KSB yaitu melakukan kegiatan pengentasan kemiskinan, somasi memilih KSB, karena KSB memiliki berbagai potensi SDA yang luar biasa di NTB. "Kegiatan somasi di KSB sudah melalui pemetaan dan asesmen untuk pengentasan kemiskinan," katanya.
Ia juga menjelaskan, simple data yang dilakukan untuk pemetaan dan asesmen yaitu desa Pasir Putih, Manemeng dan Tambak Sari. Harapannya dengan 3 desa ini bisa diikuti oleh pemerintah desa lainnya. Karena 3 desa itu mewakili karakteristik pemerintah desa di KSB.
Menurutnya, terkait masalah data sering terjadi perdebatan diberbagai instansi dan lembaga untuk kemiskinan. Dengan simpang siur data kita tidak boleh melepas tanggung jawab untuk melakukan pengentasan kemiskinan bagi masyarakat, namun kita harus intervensi dalam bentuk program. KSB sudah menjadi contoh bagaimana bentuk intervensi dalam bentuk kolaborasi antar Dinas, lembaga dan Kelurahan/desa. Namun, dirinya melihat di KSB ini belum ada musyawarah secara rutin terkait dengan pemetaan pengentasan kemiskinan. Dengan musyawarah secara rutin kegiatan dan program kerja akan semakin meningkat. Sehingga hasil pemetaan dari desa bisa menjadi acuan untuk Kabupaten. Basis data harus diperkuat dengan kolaborasi dengan melibatkan multipihak.
Maka dari itu, Somasi NTB melakukan lokakarya penguatan partisipasi multipihak dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat, pada hari ini Kamis, (21/9/2023). Bagaimana kita bisa mendorong konteks inovasi dalam program pembangunan dan kolaborasi dengan melibatkan multipihak.
Pengentasan kemiskinan telah ditetapkan sebagai prioritas nasional dan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Bahkan Presiden Joko Widodo dalam berbagai pidato dan kebijakannya menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan untuk dipercepat. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan kemiskinan ekstrem, atensi presiden begitu besar. Ini dikarenakan kekuatiran yang dalam bahwa jika kemiskinan dibiarkan, maka kemajuan pembangunan secara keseluruhan baik nasional maupun daerah akan terhambat dan tidak berkeadilan. Sebagai gambaran konkret tingkat kemiskinan secara nasional per September 2022 mencapai 9,57 % sedangkan di daerah khususnya Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) 13,02 %. Meskipun tingkat kemiskinan KSB lebih rendah dari rata-rata Provinsi yang berada di angka 13,68 %, level kemiskinannya masih di angka 2 digit dan ini termasuk cukup tinggi secara nasional. Angka kemiskinan yang cukup tinggi ini tidak berbanding lurus dengan limpahan sumber daya yang dimiliki KSB dari sektor tambang. Dengan cadangan tembaga sebanyak 17,54 juta ons dan emas sebanyak 23,90 juta ons yang saat ini telah dan sedang dieksploitasi, angka kemiskinan di KSB diyakini bisa ditekan lebih rendah lagi.
Tentu saja melalui instrumen pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) sejumlah Rp. 693,83 miliar, yang sebagian besarnya adalah bagi hasil tambang, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan dapat lebih diintensifkan melalui kebijakan program dan anggaran yang tepat sasaran. Ada berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan di KSB. Diantaranya adalah penyempurnaan kebijakan bantuan sosial untuk menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin melalui program ekonomi produktif. Dari sisi anggaran, untuk pengentasan kemiskinan memang perlu anggaran yang memadai. Pada tahun 2021 dengan anggaran sebesar 98,77 miliar, kemiskinan hanya turun sebesar 0,52 % ( 2021 : 13,54 % – 2022 : 13,02 %).
Dengan target penurunan angka kemiskinan yang ambisius di angka 9,81 % pada tahun 2026, tantangan dan permasalahan pengentasan kemiskinan di KSB tentu akan lebih kompleks. Selain perlunya dukungan anggaran dan kebijakan program, penguatan peran dan koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan pelibatan multipihak pada upaya penanggulangan kemiskinan juga penting untuk dilakukan. Atas dasar hal tersebut maka perlu dilakukan sebuah lokakarya berbagi pemikiran yang konstruktif untuk meningkatkan koordinasi dan partisipasi multipihak. Harapannya, bersama TKPKD dan keterlibatan multipihak, kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat dapat dientaskan secara inklusif dan penuh semangat gotong royong. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat, pada tahun 2022 tingkat kemiskinan 13,02 rata-rata penurunan 0,73. Jumlah penduduk miskin 21,28 ribu. Kelembagaan
Regulasi kebijakan (Program/Anggaran) patisipasi pihak lain ( Swasta, Masyarakat, Akademisi). Kesimpulan dan Rekomendasi lokakarya somasi NTB. Kesimpulannya, sudah ada TKPKD dan rencana kerja tahunan yang dilakukan keterlibatan multi stakeholder termasuk dunia usaha. Cukup banyak inovasi program penanggulangan kemiskinan tinggal ditingkatkan kolaborasi dan pembagian peran antar stakeholder. Inovasi program harus berdampak luas pada penanggulangan kemiskinan.
Pelibatan akademisi melalui produk riset dan mahasiswa melalui KKN perlu juga dilakukan penguatan ekonomi masyarakat miskin melalui pengembangan usaha dan peningkatan kesempatan kerja perlu juga di lakukan. Rekomendasi, validitas dan updating data secara berkala dan terkoordinasi baik kolaborasi dengan multi stakeholder (pemda, swasta, masyarakat, akademisi, NGO). Perlunya pembagian peran yang jelas dalam prinsip gotong royong monitoring & evaluasi kinerja pelaksanaan program secara partisipatif perlu ada pemberian kewenangan kepada desa untuk pendataan terkait data kemiskinan, peningkatan kesadaran dan perubahan pola pikir soal kemiskinan. (LNG05)
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.