Lintas NTB, Lombok Timur - Aliansi Masyarakat Lombok Timur Menggugat (AMLTM) menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Lombok Timur, Rabu (21/2), untuk menuntut kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak pro-rakyat.
Aksi ini dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan dan kesejahteraan guru honorer.
Izul Julian, kordum aksi, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemotongan anggaran yang berdampak langsung pada sektor pendidikan.
"Ada enam tuntutan utama yang kami angkat, yang pertama adalah terkait pendidikan, yang kedua mengenai pemotongan beasiswa, ketiga tentang nasib gaji honorer, guru, dan dosen yang tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah," ujar Izul dalam orasinya.
Lebih lanjut, Izul mengungkapkan bahwa aliansi ini berencana untuk melakukan aksi kembali jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
"Jika tuntutan kami tidak dijalankan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, kami akan kembali turun aksi. Ini adalah langkah awal, dan kami akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat kami," tegasnya.
Salah satu isu utama dalam aksi ini adalah kebijakan pemotongan anggaran yang mencapai Rp. 306,69 triliun rupiah yang belum jelas tujuannya.
"Kami dari Aliansi Masyarakat Lombok Timur Menggugat meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan tentang ke mana anggaran sebesar 306,69 triliun itu dialokasikan. Hingga kini, kami belum mendapatkan penjelasan yang memadai," ujar Izul.
Pihaknya juga menyoroti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai menjadi penyebab utama kebijakan penghematan anggaran ini.
"Jika Instruksi Presiden ini tidak dicabut, maka semua isu terkait pemotongan anggaran ini tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan baik," tambahnya.
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.