Lintas NTB, Lombok Timur - Setelah menggelar aksi demonstrasi pada Jumat, 21 Februari 2025, Aliansi Masyarakat Lombok Timur Memanggil akhirnya mendapatkan tindak lanjut dari pihak legislatif. Pada hari Senin, 24 Februari 2025, perwakilan massa aksi bertemu langsung dengan Ketua DPRD Lombok Timur, Wakil Ketua I DPRD Lombok Timur, serta Sekretaris Wakil DPRD Lombok Timur di Ruang Rapat 1 Kantor DPRD Lombok Timur. Pertemuan ini juga dihadiri oleh 30 perwakilan massa dari berbagai koalisi yang tergabung dalam aliansi.
Dalam pertemuan tersebut, berlangsung diskusi panjang terkait tuntutan yang sebelumnya disuarakan dalam aksi demonstrasi. Ketua DPRD Lombok Timur secara tegas menyatakan dukungannya terhadap tuntutan yang diajukan oleh massa aksi. “Kami siap mengawal tuntutan ini sampai pusat. Kebetulan, pada hari ini kami juga diundang untuk bertemu langsung dengan Menteri Dalam Negeri RI, sehingga tuntutan ini bisa kami sampaikan secara langsung,” ujar Ketua DPRD Lombok Timur.
Adapun tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Lombok Timur Memanggil adalah sebagai berikut:
1. Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas dan hentikan transformasi PTN-BLU menjadi PTN-BH.
2. Naikkan anggaran pendidikan dan batalkan seluruh pemangkasan! Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal! Tingkatkan anggaran pendidikan terutama untuk dana operasional PTN, PTN-BH, PTS, serta beasiswa. Evaluasi penerima KIP-K yang tidak tepat sasaran serta perluas akses pendidikan tinggi bagi anak buruh dan kaum tani. Hadirkan sarana-prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan kasus kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.
3. Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil! Tolak militerisasi melalui pembangunan KODAM baru dan peningkatan anggaran militer-kepolisian yang berpotensi digunakan untuk perampasan tanah rakyat.
4. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat. Pendidikan harus berbasis reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional.
5. Anggarkan tunjangan kinerja dosen ASN pada APBN Tahun Anggaran 2025! Jamin kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidik.
Sebagai bentuk komitmen atas tuntutan ini, pertemuan tersebut diakhiri dengan penandatanganan dokumen tuntutan oleh Ketua DPRD Lombok Timur, Koordinator Umum aksi yang juga merupakan Presiden Mahasiswa Universitas Hamzanwadi, Izul Julian, serta tiga Koordinator Lapangan, yaitu Kirie Azlan, Rifa’i, dan Faizal Haris Akbar.
Dengan adanya dukungan dari DPRD Lombok Timur, Aliansi Masyarakat Lombok Timur Memanggil berharap agar tuntutan ini dapat segera diakomodasi dan direalisasikan oleh pemerintah pusat. Perjuangan ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan akan terus dikawal demi kepentingan masyarakat dan pendidikan yang lebih baik.
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.