UU TNI dan RUU Polri, Rakyat Bergerak, Wakil Rakyat Bungkam

 

Spanduk Tuntutan Massa Aksi di Depan Kantor DPRD Kab. Lombok Timur. 

Lombok Timur - Penolakan UU TNI dan RUU Polri terus menerus terjadi dihampir seluruh Indonesia. Aksi demi aksi dilakukan oleh para mahasiswa dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintah atas nama rakyat tidak sepenuhnya keinginan dari masyarakat. Keputusan pemerintah tersebut justru dianggap sebagai sebuah upaya dari rezim untuk mendapatkan keuntungan dengan menyengsarakan rakyat. 

Pada hari Kamis, 10 April 2025, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Lombok Timur turun kejalan dan mengeruduk kantor DPRD Kab. Lombok Timur dengan membawa pesan sama yaitu menolak UU TNI dan RUU Polri. Penolakan tersebut bukan tanpa alasan karena rakyat Indonesia telah trauma dengan kondisi dwi fungsi ABRI yang terjadi selama masa orde baru (Orba). Pembungkaman suara masyarakat, media dan aktifis menandai masa-masa orde baru didukung oleh kediktatoran ABRI yang memiliki dwi fungsi yaitu masuk dalam pemerintahan. 

Meskipun pemerintah telah menjamin bahwa UU TNI justru mencegah terjadinya dwi fungsi ABRI, mahasiswa justru menganggap ada indikasi dwi fungsi ABRI gaya baru karena pengesahan UU TNI dilakukan secara tertutup disebuah hotel mewah ditengah kampanye efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Sangat ironi.. 

Robyani Bafadal (Dosen Ilmu Politik Itkes Muhammadiyah Kab. Lombok Timur) melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini kurang tepat terutama ditengah euforia pendukung rezim baru. Menurutnya, pemerintah sebagai pelayan rakyat seharusnya mengedepankan musyawarah dan meminta persetujuan rakyat sebelum memutuskan kebijakan, "Pemerintah akan kehilangan pengikutnya jika kondisi ini terus berjalan. Dalam demokrasi, pemerintah itu pelayan karena hak dan kehidupannya dibiayai oleh pajak yang dibayar rakyat, maka sudah sepantasnya aspirasi masyarakat didengar", jelasnya. 

Dijalan perjuangan lainnya, Izul Julian (Presiden Mahasiswa Universitas Hamzanwadi 2024-2025) menyampaikan keresahannya terhadap hasil perjuangan mahasiswa yang dinilai tidak ada hasil dan terkesan diremehkan oleh para wakil rakyat yang terhormat. Begitu banyak aksi penolakan namun wakil rakyat yang terhormat tidak bergeming dan tidak berdaya. "Masihkah kita percaya dengan wakil rakyat ? Yang pada saat pemilihan menyampaikan janji manis dan saat terpilih justru menutup telinga", sesalnya. 

Pada aksi yang dilaksanakan Kamis, 10 April 2025 kemarin, massa aksi hanya ditemui oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) sementara satupun wakil rakyat tidak ada yang menemui. Meskipun sempat diwarnai kericuhan, aksi tersebut berjalan damai namun diiringi oleh rasa kecewa yang mendalam karena tuntutan massa aksi tidak didengar bahkan mustahil diperjuangkan oleh para wakil rakyat. 

Pertanyaannya, masihkah rakyat percaya dengan pemerintah atau justru pemerintah malah menyiapkan bom waktu sendiri yang akan meledak sangat besar saat waktunya tiba.*