Fidlia Mae Sarah S2 Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret
Di Indonesia, demokrasi bukan sekadar ritual lima tahunan. Ia adalah napas yang seharusnya menghidupi ruang publik, mengalir dari warung kopi hingga ruang digital. Namun di era banjir informasi, budaya demokrasi kita ibarat perahu di tengah badai: teknologi digital bisa menjadi mesin pendorong partisipasi, sekaligus alat perusak yang menyuburkan polarisasi.
Paradoks Keterbukaan Informasi
Larry Diamond (1999) mengingatkan: esensi budaya demokrasi terletak pada penyelesaian konflik melalui dialog, bukan kekerasan. Revolusi digital seharusnya memuluskan jalan ini. Media sosial membuka ruang diskusi tanpa batas, e-voting memudahkan partisipasi, dan platform open data memaksa transparansi kebijakan. Tapi realitanya? Ruang digital kita lebih sering menjadi medan perang. Vedi R. Hadiz (2010) membongkar paradoks ini: algoritma media sosial justru memperdalam jurang.
Ruang gema (echo chambers) mengurung kita dalam kubangan opini sejenis, sementara disinformasi meracuni nalar publik. Hasilnya: demokrasi elektoral berjalan, tapi partisipasi substantif—khususnya dari perempuan dan kelompok marginal—terpenjara dalam ketidaksetaraan akses. Tantangan yang Menggerogoti Fondasi Tiga ancaman utama mengintip di balik janji kemajuan digital: 1. Oligarki Digital
Edward Aspinall (2005) tegas: demokratisasi pasca-1998 gagal membongkar oligarki. Kini, elite lama beradaptasi dengan wajah baru—merebut kendali ruang digital untuk melanggengkan dominasi.
2. Polarisasi Ekstrem
Budaya musyawarah mufakat ala Miriam Budiarjo (2008) tergerus oleh logika like-and-share. Perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan, sementara nilai Pancasila sebagai perekat justru tenggelam dalam hiruk-pikuk konten sensasional.
3. Demokrasi Tanpa Substansi
Robert Dahl (1989) menegaskan: partisipasi adalah nyawa demokrasi. Namun di Indonesia, partisipasi sering berhenti di klik, tanpa diikuti kesadaran kritis. Generasi muda ramai berkicau di Twitter, tapi minim terlibat dalam pengawasan kebijakan. Jalan Keluar melalui upaya Kolaborasi, Bukan Ilusi Teknokratis Teknologi bukan dewa penolong. Ia hanya alat. Untuk menyelamatkan demokrasi, kita perlu strategi nyata: 1. Literasi Digital Berbasis Akar Rumput
Bukan sekadar pelatihan teknis, tapi pendidikan kritis yang membongkar bias algoritma dan mengajak masyarakat memproduksi konten alternatif melawan narasi oligarkis.
Literasi digital tidak boleh menjadi privilese elit perkotaan atau institusi formal. Ia harus tumbuh dari akar rumput—dari desa-desa, komunitas pinggiran, hingga pelosok yang jauh dari sorotan media. Di sanalah kekuatan sebenarnya: masyarakat lokal yang memahami konteksnya sendiri, tetapi seringkali dibiarkan 'buta' oleh ketiadaan akses dan pendampingan.
Gerakan literasi digital berbasis akar rumput bukan hanya tentang mengajarkan cara menggunakan gadget atau media sosial. Lebih dari itu, ia adalah upaya membangun kesadaran kritis: bagaimana warga desa memilah informasi hoaks, bagaimana nelayan memanfaatkan teknologi untuk pemasaran hasil laut, atau bagaimana santri milenial menciptakan narasi keislaman yang inklusif di ruang digital .
Tantangannya jelas: infrastruktur terbatas, disparitas ekonomi, dan dominasi narasi 'atas' yang mengabaikan suara lokal. Namun, justru di sinilah peluang—membuktikan bahwa literasi digital yang inklusif tidak lahir dari kebijakan top-down, tetapi dari kolaborasi nyata dengan komunitas, fasilitasi yang berkelanjutan, dan kepercayaan bahwa 'kekuatan kecil' di akar rumput bisa menjadi fondasi perubahan besar.
Tanpa akar rumput, literasi digital hanya akan menjadi alat penguasa. Dengan akar rumput, ia bertransformasi menjadi senjata rakyat: untuk melawan ketidakadilan informasi, melestarikan budaya lokal, dan memperkuat ketahanan sosial di era digital yang seringkali tidak adil.
2. Gotong Royong Digital Di tengah gempuran teknologi yang memisahkan manusia secara fisik, gotong royong digital justru lahir sebagai jawaban atas kebutuhan akan solidaritas kolektif di era serba virtual. Nilai luhur yang dulu terbatas pada komunitas desa seperti gotong royong membangun rumah atau menghadapi bencana alam kini menjelma dalam bentuk baru: kolaborasi di platform daring, kampanye donasi digital, atau relawan maya yang menyebar informasi kritis .
Namun, transformasi ini bukan sekadar adaptasi teknis. Gotong royong digital adalah bukti bahwa semangat kebersamaan Indonesia tidak mati, melainkan berevolusi.
Di masa pandemi, misalnya, inisiatif seperti penggalangan dana untuk tenaga medis atau distribusi sembako via aplikasi menjadi simbol ketahanan sosial yang dibangun dari bawah . Bahkan dalam situasi bencana alam, media sosial menjadi alat untuk menggerakkan relawan dan korban pengungsian secara real-time .
Pertanyaannya: apakah gotong royong digital mampu mempertahankan esensi aslinya keikhlasan, kedekatan emosional, dan keadilan sosial di tengah algoritma yang memprioritaskan keuntungan? Atau justru menjadi alat baru yang memperlebar kesenjangan antara "siapa yang terlihat" dan "siapa yang terabaikan"?.
Dengan infrastruktur digital yang masih timpang, tantangan gotong royong digital tak hanya pada akses teknologi, tetapi juga pada upaya mengembalikan ruh gotong royong sebagai praktik politik kebajikan, bukan sekadar transaksi data. Di sinilah urgensi merancang ekosistem digital yang inklusif, di mana setiap suara dan aksi di dunia maya benar-benar menjadi cerminan kekuatan kolektif rakyat Indonesia.
Penutup:
Merawat Esensi di Tengah Banjir Data: Refleksi Kritis dari Perspektif Pendidikan Sejarah
Di era digital yang dibanjiri data, esensi sejarah sebagai guru kehidupan semakin terancam tenggelam oleh derasnya informasi yang seringkali tidak diverifikasi. Sebagai pendidik sejarah, saya menyaksikan bagaimana narasi masa lalu—yang seharusnya menjadi fondasi identitas dan kesadaran kolektif—kini berubah menjadi komoditas yang mudah dimanipulasi, dipotong-potong, atau bahkan dipalsukan untuk kepentingan politik atau ekonomi . Banjir data ini tidak hanya mengaburkan fakta historis, tetapi juga menciptakan "kebutaan historis" di kalangan generasi muda yang lebih percaya pada narasi viral daripada sumber primer.
Pendidikan sejarah hadir sebagai benteng pertahanan terakhir untuk merawat esensi kebenaran di tengah gempuran hoaks dan mis informasi. Ia tidak sekadar mengajarkan tanggal dan peristiwa, tetapi melatih siswa untuk bertanya: Siapa penulis narasi ini? Apa konteksnya? Bagaimana bukti diverifikasi? Proses kritis ini adalah senjata ampuh melawan arus informasi yang seringkali tidak bertanggung jawab. Namun, tantangannya jelas: kurikulum yang masih dominan nasionalis dan minimnya pendampingan literasi digital di tingkat akar rumput membuat upaya ini seperti "menyapu di tengah badai" .
Sejarah juga mengajarkan bahwa banjir data bukan fenomena baru. Dalam skala lebih kecil, konflik agama dan suku di masa lalu juga dipicu oleh persepsi salah atas informasi yang terpotong-potong . Kini, algoritma media sosial mempercepat penyebaran narasi fragmentatif tersebut, mengabaikan konteks dan kompleksitas sejarah. Pendidikan sejarah harus menjadi penyeimbang: tidak hanya mengajarkan masa lalu, tetapi membentuk mentalitas skeptis yang produktif seperti yang dilakukan para sejarawan ketika mengkritik sumber sejarah.
Pertanyaan besar yang tersisa: Bagaimana merawat esensi sejarah dan esensi demokrasi di ruang kelas yang semakin digital? Jawabannya mungkin terletak pada kolaborasi antara pendidik, komunitas lokal, dan teknologi. Seperti "gotong royong digital" yang muncul selama pandemi, pendidikan sejarah bisa memanfaatkan platform daring untuk menciptakan ruang diskusi kritis yang inklusif, di mana siswa tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen narasi berbasis bukti. Tanpa itu, banjir data akan terus mengikis makna sejarah dan demokrasi hingga tak tersisa. (LNG05)
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.