Lintas NTB, Sumbawa Barat - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat Merliza, S. Sos.i., MM mengatakan bahwa, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bupati Sumbawa Barat beserta jajaran yang telah menyiapkan jawaban atas berbagai pandangan, pertanyaan, serta catatan strategis dari Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
"Kami berharap jawaban yang akan disampaikan nanti dapat memberikan penjelasan yang komprehensif, sehingga memperkuat semangat sinergi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2026," katanya, Kamis, (18/9/2025).
Untuk itu, marilah kita terus mengedepankan semangat kebersamaan, membangun komunikasi yang konstruktif, dan menjaga keharmonisan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, demi mewujudkan Kabupaten Sumbawa Barat yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.
Pada rapat paripurna sebelumnya, Fraksi-Fraksi DPRD telah menyampaikan pemandangan umum yang memuat kritik, saran, masukan, dan harapan terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2026. Hal ini merupakan bagian dari mekanisme demokrasi dan wujud pelaksanaan fungsi DPRD dalam membahas dan mengawal kebijakan anggaran daerah.
"Kami menyadari bahwa pemandangan umum Fraksi-Fraksi tersebut lahir dari semangat kebersamaan untuk terus mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD, agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta menjawab kebutuhan pembangunan daerah yang kita cintai ini," jelasnya.
Wakil Bupati Sumbawa Barat Hj. Hanifah Musyafirin, S. PT., MM. Inov menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat tentang rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026.
Adapun catatan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana telah dituangkan dalam pemandangan umum fraksi yakni. A. Pendapatan daerah fraksi partai PDI-P, Fraksi Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi PAN, fraksi Gerindra dan fraksi partai Golkar mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah yang berbasis pariwisata, UMKM, pertambangan dan sektor unggulan lainnya, serta memperluas basis data objek pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi, pengawasan agar potensi kebocoran pendapatan dapat diminimalkan serta pengawasan terhadap penerimaan pendapatan dapat dimaksimalkan.
Terhadap saran ini sangat baik untuk dikaji bersama dan dilaksanakan oleh seluruh OPD terkait, terutama Bapenda selaku pengelola pendapatan daerah, untuk digitalisasi pajak dan retribusi, hingga saat ini telah tersedia aplikasi simtax dan e-retribusi sebagai penatausahaan pajak dan retribusi yang menerapkan penatausahaan pajak dan retribusi yang menerapkan pembayaran secara cashless (non tunai) untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pajak dan retribusi.
Mengenai pentingnya optimalisasi pengelolaan potensi PAD di sektor pariwisata, umkm, pertanian, dan kelautan, pemerintah daerah akan melakukan pengelolaan sumber daya lokal secara optimal, berkelanjutan, dan inklusif, sehingga mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.
Selanjutnya Fraksi Nasdem mendorong untuk meningkatkan target pendapatan asli daerah tahun 2026 untuk mengatasi berbagai permasalahan terutama masalah pengangguran dan fasilitas kesehatan. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas dorongan Fraksi Nasdem yang menekankan pentingnya peningkatan target PAD tahun 2026. Pandangan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, baik melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, pemanfaatan aset, maupun inovasi dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal.
Khusus untuk mengatasi masalah pengangguran, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah berupaya dalam meningkatkan akses vokasi dan balai latihan kerja. Untuk pertanyaan terkait fasilitas kesehatan, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan akses layanan kesehatan, termasuk melalui program maju kesehatan. Selanjutnya Fraksi PPP-PKB mempertanyakan kebijakan strategis αpa yang akan ditempuh pemerintah daerah ke depan untuk menstabilkan laju pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2026 s/d 2029, sekaligus kebijakan strategis sebagai antisipasi akan berakhirnya masa eksploitasi tambang tahun 2030 yang akan datang.
Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas pertanyaan Fraksi PPP-PKB terkait arah kebijakan strategis dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2029, sekaligus langkah antisipatif terhadap berakhirnya masa eksploitasi tambang pada tahun 2030. Untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah menentukan kebijakan strategis sebagai berikut: 1. Diversifikasi ekonomi daerah memperkuat sektor non-tambang seperti pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, serta pengembangan industri berbasis hilirisasi. 2. Penguatan UMKM dan ekonomi kreatif melalui peningkatan akses permodalan, digitalisasi usaha, dan integrasi rantai pasok dengan sektor unggulan daerah.
Peningkatan investasi dan infrastruktur penunjang pemberian insentif dan kemudahan investasi dan menyediakan layanan perizinan yang cepat dan transparan serta membangun infrastruktur dasar (jalan, air bersih, energi, telekomunikasi) untuk mendukung iklim investasi yang sehat. 4. Stabilisasi fiskal daerah - melalui optimalisasi PAD, efisiensi belanja, dan pengelolaan pembiayaan daerah dengan prinsip efektif, efisien dan akuntabel.
Selanjutnya sebagai langkah antisipatif terhadap berakhirnya masa eksploitasi tambang, pemerintah daerah telah merumuskan strategi: (a). Mendukung dan memfasilitasi percepatan pengembangan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, (b). transformasi pariwisata berkelanjutan berbasis pariwisata kerakyatan. Kebijakan strategis tersebut, selaras dengan harapan dan pertanyaan fraksi PAN yang mengusulkan agar pemerintah daerah segera merancang roadmap peningkatan PAD minimal 15% dalam lima tahun, dengan fokus pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan jasa lingkungan yang menjadi potensi unggulan KSB.
Sejalan dengan usulan fraksi PAN yang mengusulkan agar pemerintah daerah berani melakukan inovasi pendapatan melalui pengembangan ekonomi biru dan hijau misalnya dari jasa lingkungan, ekowisata bahari dan pengelolaan hasil laut berkelanjutan, Sehingga PAD benar-benar mencerminkan kekayaan lokal Sumbawa Barat. Fraksi PDI-P memberi catatan bahwa perlu inovasi dalam mengembangkan badan usaha milik daerah (BUMD) agar dapat menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus penyumbang PAD yang signifikan.
Pemerintah daerah sepakat bahwa BUMD harus didorong menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mendukung pelayanan publik, melalui evaluasi kinerja BUMD secara periodik dan berkelanjutan. Fraksi Gerindra dan fraksi partai Golkar meminta pemerintah daerah segera mendorong PT. AMMAN untuk mengoptimalisasi smelter dan kawasan industri serta mendukung pemerintah pusat untuk dapat memberikan relaksasi ekspor secara terbatas dalam rangka mempertahankan fiskal daerah.
Pemerintah daerah terus mendorong percepatan kawasan industri Sumbawa Barat dan sepakat dengan fraksi Gerindra dan Fraksi partai Golkar mengenai pentingnya menjaga kesinambungan fiskal. (LNG05)
0 Comments
Silahkan Berkomentar, Bebas Tapi Sopan.